News & Events

Apa Manfaat Lapor SPT Tahunan dan Apa Sanksi Jika Tidak Lapor?

Published on March 15, 2022

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau dokumen elektronik (e-SPT atau e-Filing).

Apa Manfaat Lapor SPT Tahunan dan Apa Sanksi Jika Tidak Lapor?

Bagi Wajib Pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
  2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
  3. harta dan kewajiban;
  4. penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
  2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya kepada Negara dan pihak yang dipotong.

Baca Juga: Cara Lapor SPT Tahunan, Batas Waktu Pelaporan 31 Maret 2022

SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal WP adalah Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Jika SPT ditandatangani oleh bukan WP, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

Apa sanksi jika tidak lapor SPT tahunan 2022?

Bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT tahunan hingga batas waktu pelaporan berakhir, maka akan menerima surat pemberitahuan yang berisi teguran dan kewajiban mengurus pajaknya, termasuk ketentuan denda yang akan dikenakan.

Berdasarkan ketentuan di Pasal 7 Ayat 1 UU Keyentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), ada sanksi administrasi berupa denda yang besarannya bervariasi.

Denda sebesar Rp 100.000 akan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilannya. Bagi wajib pajak badan, denda untuk pelanggaran serupa adalah lebih tinggi, yakni Rp 1.000.000.

Sumber: OrangE HR Solution

PT Strategic Partner Solution

  The Bellezza Shopping Arcade
    2nd Floor Unit SA15-16
    Jl. Arteri Permata Hijau, Kec. Kby. Lama
    DKI Jakarta 12210
  +62 812 8700 0879
  info@myspsolution.com

NETWORKING

Bandung

  Jl. Jend. Sudirman No. 757
    Bandung 40212
(62-22) 603 0590 (Hunting)
(62-22) 603 0967

Medan

  Kawasan Industri Medan Star
    Jl. Pelita Raya I Blok F No. 5
    Tanjung Morawa Km 19,2
    Deli Serdang 20362
  (62-61) 7940800
  (62-61) 7941990

Semarang

  Jl. Tambak Aji I / 6
    Komp. Industri Guna Mekar
    Semarang 50185
  (62-24) 866 3521
  (62-24) 866 3529

Surabaya

  Jl. Ngemplak No. 30
    Komplek Ambengan Plaza
    Blok B 35-37
    Surabaya 60272
  (62-31) 531 9635 (Hunting)
  (62-31) 531 9634

Lampung

  Perumahan Gunung Madu Plantation
    Jalan Pulau Morotai Blok B No. 1
    Kecamatan Sukarame - Tanjung Baru
    Bandar Lampung

Surakarta

  Jalan Melati No. 2,
    Kelurahan Purwosari
    Laweyan, Surakarta

Palembang

  Komplek Ilir Barat Permai
    Blok D.I. No. 31
    Kelurahan 24 Ilir, Palembang

Samarinda

  Jalan Ir. Sutami, Pergudangan Tahap II
    Blok S No.3B
    Karang Asam, Samarinda

Makassar

  Jalan Ir. Sutami,
    Komplek Pergudangan Parangloe Indah
    Blok C-II 3/6, Makassar

Pontianak

  Jalan Raya Wajok Hilir Km. 15,65
    Siantan, Pontianak