Pemerintah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Aturan kenaikan UMP 2024 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah upah terendah yang berlaku di suatu provinsi. UMP menjadi standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usahanya.

Penghitungan UMP didasarkan pada kebutuhan hidup minimum pekerja per bulan di suatu wilayah. Mengingat, pemenuhan kebutuhan yang dikategorikan layak di setiap provinsi berbeda-beda.

Artinya, besaran upah atau gaji minimum pekerja di suatu provinsi bisa berbeda dengan upah minimum pekerja di provinsi lainnya.

UMP di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah provinsi/gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. UMP diumumkan paling lambat setiap 21 November tahun berjalan dan berlaku mulai 1 Januari pada tahun berikutnya.

Daftar UMP 2024

Berikut daftar UMP 2024 di seluruh provinsi di Indonesia beserta kenaikannya.

Aceh (naik 1,38 persen)

Dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672

 

Sumatra Utara (naik 3,67 persen)

Dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915

 

Sumatra Barat (naik 2,74 persen)

Dari Rp2.742.476 menjadi Rp2.811.449

 

Kepulauan Riau (naik 3,76 persen)

Dari Rp3.279.194 menjadi Rp 3.402.492

 

Bangka Belitung (naik 4,04 persen)

Dari Rp3.498.479 menjadi Rp3.640.000

 

Riau (naik 3,2 persen)

Dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625

 

Bengkulu (naik 3,38 persen)

Dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079

 

Sumatra Selatan (naik 1,55 persen)

Dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874

 

Jambi (naik 3,2 persen)

Dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.037.121

 

Lampung (naik 3,16 persen)

Dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497

 

Banten (naik 2,5 persen)

Dari Rp2.661.280 menjadi Rp2.727.812

 

DKI Jakarta (naik 3,8 persen)

Dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381

 

Jawa Barat (naik 3,57 persen)

Dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495

 

Jawa Tengah (naik 4,02 persen)

Dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947

 

Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,27 persen)

Dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897

 

Jawa Timur (naik 6,13 persen)

Dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244

 

Bali (naik 3,68 persen)

Dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672

 

Nusa Tenggara Barat (naik 3,06 persen)

Dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067

 

Nusa Tenggara Timur (naik 2,96 persen)

Dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826

 

Kalimantan Barat (naik 3,6 persen)

Dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616

 

Kalimantan Tengah (naik 2,53 persen)

Dari Rp3.181.013 menjadi Rp 3.261.616

 

Kalimantan Selatan (naik 4,22 persen)

Dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812

 

Kalimantan Timur (naik 4,98 persen)

Dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858

 

Kalimantan Utara (naik 3,38 persen)

Dari Rp3.251.702 menjadi Rp 3.361.653

 

Sulawesi Tengah (naik 5,28 persen)

Dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698

 

Sulawesi Tenggara (naik 4,6 persen)

Dari Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964

 

Sulawesi Utara (naik 1,67 persen)

Dari Rp3.485.000 menjadi Rp 3.545.000

 

Sulawesi Selatan (naik 1,45 persen)

Dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298

 

Gorontalo (naik 1,19 persen)

Dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100

 

Sulawesi Barat (naik 1,5 persen)

Dari Rp2.871.794 menjadi RP2.914.958

 

Maluku (naik 4,88 persen)

Dari Rp2.812.827 menjadi Rp2.949.953

 

Maluku Utara (naik 7,5 persen)

Dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000

 

Papua (naik 4,14 persen)

Dari Rp3.864.696 menjadi Rp 4.024.270

 

Papua Barat (naik 3,38 persen)

Dari Rp3.282.000 menjadi Rp3.393.000

 

Papua Tengah (4,13 persen)

dari Rp3.864.700 menjadi Rp4.024.270

 

Papua Pegunungan (naik 4,14 persen)

Dari Rp3.864.696 menjadi Rp 4.024.270

 

Papua Barat Daya (naik 4,14 persen)

Dari Rp3.864.696 menjadi Rp 4.024.270

 

Papua Selatan (naik 4,14 persen)

Dari Rp3.864.696 menjadi Rp 4.024.270